‘’Kalau itu (sembilan DPD II, red) memang tidak boleh dipublikasikan,’’ ujar Sekretaris Koordinator Provinsi Riau DPP Golkar, Adi Sukemi, Ahad (14/10).
DPP, kata Adi, membuat kesepakatan untuk tidak membuka ke publik nama-nama DPD II tersebut. DPP juga memastikan keputusan itu bisa dipertanggung jawabkan dan keputusan sembilan DPD itu benar adanya tanpa direkayasa.
‘’Kita sudah yakinkan, bahwa nama-nama DPD II itu akan dirahasiakan,’’ ungkap anggota DPR Dapil Riau itu.
Sementara menurut pengamat politik Prof Dr Maswardi Rauf MA, keputusan DPP melaksanakan Musdalub DPD I Golkar Riau dapat menyulut konflik internal partai.
Apalagi ikhwal Musdalub ini dari hasil usulan sembilan pengurus DPD II yang berada di kabupaten/kota.
Menurutnya, keputusan melaksanakan Musdalub bukanlah langkah yang tepat. Hal ini ini karena sebentar lagi Riau akan menggelar pemilihan gubernur. Tak lama berselang juga pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.
‘’Keputusan Musdalub terlalu berani, apalagi diusulkan oleh DPD II,’’ kata dosen pengajar pasca-sarjana Ilmu Politik Fisip Unri, Ahad (14/10).
Disebutkan Maswardi, Riau ini merupakan salah satu lumbung suara Golkar dan kejadian ini berdampak dan sangat berpengaruh. Jikapun terjadi konflik internal pengurus, sebut dia, seharusnya pengurus di tingkat DPD II maupun pusat dapat bersikap arif, bukan malah memperkeruh, karena fenomena pertentangan itu hal yang biasa akan tetapi penyelesaiannya juga harus luar biasa.
‘’Jangan sampai gara-gara menggantikan pengurus rusak rencana dan strategi dalam pendulangan suara,’’ sebutnya.
Musdalub yang dilakukan ini, sebut dia, berdampak konflik internal pengurus dan berlarut-larut merugikan partai. ‘’Pertimbangan jangan mengorbankan ketua partai, melainkan pada penyelamatan partai,’’ saran dia.
Bagaimana langkah hukum yang ditempuh Indra Muchlis atas keputusan DPP? Menurut Maswadi, hal itu tak berpengaruh, karena Musdalub-kan bagian dari kebijakan partai, sementara tak ada korelasi dengan hukum.
Senada, pengamat politik dari Universitas Islam Riau (UIR) Dr Azam Awang MSi menilai, keputusan Musdalub bisa saja dikaitkan dengan Pilgub 2013 mendatang.
Di mana momen ini dinilai tepat, untuk melakukan perombakan pengurus yang nantinya bisa digantikan dengan yang lain.
Figur dalam hal ini sangat menentukan, apalagi ia jadi calon andalan Golkar Riau yang notabene memiliki perolehan suara dan kursi maksimal di DPRD.
Selain itu, jika dilihat dari keputusan DPP terhadap Musdalub memang spontan, dan publik terkejut mengetahuinya. Akan tetapi di balik itu semua tentu pengurus partai yang mengetahui.
Sementara, Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Yulizen Yunan, menilai pemberhentian Indra Muchlis Adnan adalah kebijakan yang kurang bijak.
‘’Terlihat kurang bijaksananya para ketua-ketua yang ada. Cobalah berpikiran yang jernih dengan musyawarah bersama terhadap persoalan yang terjadi,’’ ungkap Yulizen, saat di konfirmasi Riau Pos di Tembilahan, kemarin.
Yulizen mengatakan, kalau pendapat partai merupakan wewenang ketua, namun pihakya menginginkan, hal ini dikembalikan kepada anggaran dasar agar dapat dirumuskan apa yang terjadi.
‘’Kita ingin ini dikembalikan kepada anggaran dasar, agar dapat dirumuskan apa yang terjadi. Wajar tuntutan, karena Indra tidak tersandung hukum. Itu pembelaan,’’ ujar Yulizen.
Ia menyebutkan, yang lebih ironisnya, sementara sampai saat ini Indra sedang bertugas mengikuti Lemhanas di Jakarta dan unsur-unsur untuk pemberhentian seperti meninggal dunia dan melanggar hukum tidak terdapat sama sekali. ‘’Kalau begini, terlihat adanya kepentingan,’’ paparnya.
Pada dasarnya, untuk calon Gubernur Riau, siapa saja tentu boleh. Namun ia mengimbau haruslah legowo.
‘’Kalau memang pendapat partai ini merupakan wewenang ketua, apa yang disebut dengan adanya keributan dalam Musdalub kemarin, kenapa kami sama sekali tidak mengetahuinya? Artinya, tidak jelas. Sebab yang ada dalam persatuan ini Inhil tidak masuk dan sampai saat ini Inhil tidak tahu sama sekali,’’ tutur Yulizen.
Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu Suparman SSos menyampaikan, hingga saat ini belum ada keinginannya untuk maju mencalonkan diri sebagai Ketua DPD I Golkar Provinsi Riau, meski sempat timbul isu bahwa ia berkeinginan untuk maju.
‘’Saya belum layak menjadi ketua, karena masih banyak yang senior. Saya juga belum ada keinginan. Yang layak tentu senior kita, dan itu masih banyak di Riau ini,’’ kata Suparman kepada Riau Pos, Ahad (15/10).
Suparman menyampaikan, untuk menentukan atau memilih Ketua DPD I Golkar Provinsi Riau, pihaknya berencana akan melaksanakan musyawarah dan mufakat. Namun sejauh ini, rencana musyawarah mufakat itu belum ditentukan waktunya.
‘’Hingga saat ini, DPD II Golkar masih tetap kompak dan solid. Kita berharap hingga dilaksanakan Musdalub, tidak terjadi perpecahan. Yang jelas, bagaimana supaya Golkar Riau lebih besar,’’ ujar Suparman.
Suparman mengakui, mekaniskme partai sudah dilalui dan saat ini baru pada tahapan konsolidasi memantapkan barisan supaya jangan terkesan pecah-belah saat Musdalub.
Ketika ditanya mengenai kader seperti Herman Abdullah dan Anas Maamun, ia mengaku keduanya adalah senior dan layak.
‘’Sesuai aturan partai, untuk menjadi ketua, minimalnya yang bersangkutan telah menjadi pengurus partai selama 5 tahun berturut dan tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil,’’ jelasnya.
Ditanya mengenai kandidat Ketua DPD I Golkar Riau, Suparman mengaku sampai hari ini belum ada yang muncul. ‘’Kita akan tunjuk dan pilih. Yang jelas, kita mengedepankan azas musyawarah dan mufakat,’’ kata Suparman.(yud/aal/*1/har/fat)
0 komentar:
Posting Komentar