|
Minggu, 11 November 2012
15 Jemaah Haji Embarkasi Batam Wafat
Disbun Riau Usulkan Revisi Harga Kelapa
Pasalnya, Permentan RI ini memiliki kelemahan yang tidak menguntungkan petani kelapa, dan hanya menguntungkan perusahaan pengolah hasil produk kelapa.
Kondisi ini yang terjadi di petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir yang menjual hasil produk kelapanya pada satu perusahaan.
Kepala Dinas Perkebunan Riau, Drs H Zulher MS yang dikonfirmasi Riau Pos, Jumat (9/11) mengatakan, usulan revisi nomor 628 tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Harga Kelapa itu bukan tanpa alasan.
Permentan RI nomor 628 tahun 2009 ini, hanya menjadi acuan dalam penetapan harga kelapa, hanya kadar isi kelapa saja.
Sementara, air, sabut, tempurung kelapa yang memiliki nilai ekonomi dan dimanfaatkan perusahaan, tidak diperhitungkan.
Sehingga akan berdampak pada harga kelapa petani. Kondisi ril ini, katanya, sudah disampaikan pula pada Pemkab Inhil.
Dinas Perkebunan Riau segera menyiapkan usulan revisi Permentan RI ini. “Sudahlah terjadi monopoli pembeli, produk ekonomis lainnya dari tanaman kelapa ini justru tidak diperhitungkan, sehingga petani yang dirugikan,” sebut Zulher.(dac)
Kader Golkar Saling Jegal Jelang Pilgub Riau
Setelah mempelajari dan mendengar masukan dari berbagai pihak dan kalangan atas mosi tak percaya 9 DPD II Golkar Riau tersebut, DPP Golkar memutuskan untuk menggelar Musdalub. "Sudah dirapatkan dan diputuskan Musdalub," ujar Wakil Sekjend DPP Partai Golkar Bidang Organisasi Syamsul Bahri di Jakarta, Jumat (12/10). Namun Syamsul masih enggan menyebutkan kesembilan DPD II yang mengajukan mosi tidak percaya itu.
Suamsul juga mengatakan dengan diputuskannya Musdalub, maka DPP memberhentikan Indra sebagai Ketua DPD I Golkar Riau. "Per hari ini DPP memberhentikan Indra sebagai Ketua DPD Riau dan mengangkat Darul Siska (Wakil Sekjen DPP PG) sebagai Plt (pelaksana Tugas) Ketua DPD Riau," jelas Syamsul.
Menurutnya, Surat Keputusan Musdalub dan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Riau sudah diteken oleh Ketum PG Aburizal Bakri dan Sekjen Idrus Marham tertanggal 12 Oktober 2012.
Keputusan Musdalub itu diambil DPP setelah dilakukan rapat pada Selasa (9/10) lalu yang membahas masalah organisasi daerah-daerah termasuk membahas usulan Musdalub Riau. Hanya saja Syamsul tidak mau mengatakan siapa saja yang hadir dalam rapat itu.
Menindak lanjuti rapat itulah, Jumat siang dia bersama Wakil Ketum Tjitjip Sjarif Soetarjo, Ketua Bappilu Fuan Mansyur dan pengurus DPP lainnya melapor kepada Ketum Golkar Aburizal Bakrie yang kemudian meneken SK Musdalub dan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Riau itu. berapa nomor SKnya? Syamsul belum mau menyebutkan.
terkait kapan pelaksanaan Musdalub, DPP Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Plt yang telah ditunjuk (Darul Siska) dalam kurun waktu dua bulan ke depan. Plt juga berwenang melakukan konsolidasi, pembenahan serta persiapan menyegerakan Musdalub tersebut.
Terpisah, Darul Siska mengaku belum mengetahui soal penunjukan dirinya sebagai Plt PG provinsi Riau menggantikan Indra. "Saya belum mendengar dan dapat informasinya," singkat Darul via ponselnya yang mengaku sedang berada di Sumatera Utara.(fat/yud/jpnn)...
9 DPD II Golkar Dirahasiakan
‘’Kalau itu (sembilan DPD II, red) memang tidak boleh dipublikasikan,’’ ujar Sekretaris Koordinator Provinsi Riau DPP Golkar, Adi Sukemi, Ahad (14/10).
DPP, kata Adi, membuat kesepakatan untuk tidak membuka ke publik nama-nama DPD II tersebut. DPP juga memastikan keputusan itu bisa dipertanggung jawabkan dan keputusan sembilan DPD itu benar adanya tanpa direkayasa.
‘’Kita sudah yakinkan, bahwa nama-nama DPD II itu akan dirahasiakan,’’ ungkap anggota DPR Dapil Riau itu.
Sementara menurut pengamat politik Prof Dr Maswardi Rauf MA, keputusan DPP melaksanakan Musdalub DPD I Golkar Riau dapat menyulut konflik internal partai.
Apalagi ikhwal Musdalub ini dari hasil usulan sembilan pengurus DPD II yang berada di kabupaten/kota.
Menurutnya, keputusan melaksanakan Musdalub bukanlah langkah yang tepat. Hal ini ini karena sebentar lagi Riau akan menggelar pemilihan gubernur. Tak lama berselang juga pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.
‘’Keputusan Musdalub terlalu berani, apalagi diusulkan oleh DPD II,’’ kata dosen pengajar pasca-sarjana Ilmu Politik Fisip Unri, Ahad (14/10).
Disebutkan Maswardi, Riau ini merupakan salah satu lumbung suara Golkar dan kejadian ini berdampak dan sangat berpengaruh. Jikapun terjadi konflik internal pengurus, sebut dia, seharusnya pengurus di tingkat DPD II maupun pusat dapat bersikap arif, bukan malah memperkeruh, karena fenomena pertentangan itu hal yang biasa akan tetapi penyelesaiannya juga harus luar biasa.
‘’Jangan sampai gara-gara menggantikan pengurus rusak rencana dan strategi dalam pendulangan suara,’’ sebutnya.
Musdalub yang dilakukan ini, sebut dia, berdampak konflik internal pengurus dan berlarut-larut merugikan partai. ‘’Pertimbangan jangan mengorbankan ketua partai, melainkan pada penyelamatan partai,’’ saran dia.
Bagaimana langkah hukum yang ditempuh Indra Muchlis atas keputusan DPP? Menurut Maswadi, hal itu tak berpengaruh, karena Musdalub-kan bagian dari kebijakan partai, sementara tak ada korelasi dengan hukum.
Senada, pengamat politik dari Universitas Islam Riau (UIR) Dr Azam Awang MSi menilai, keputusan Musdalub bisa saja dikaitkan dengan Pilgub 2013 mendatang.
Di mana momen ini dinilai tepat, untuk melakukan perombakan pengurus yang nantinya bisa digantikan dengan yang lain.
Figur dalam hal ini sangat menentukan, apalagi ia jadi calon andalan Golkar Riau yang notabene memiliki perolehan suara dan kursi maksimal di DPRD.
Selain itu, jika dilihat dari keputusan DPP terhadap Musdalub memang spontan, dan publik terkejut mengetahuinya. Akan tetapi di balik itu semua tentu pengurus partai yang mengetahui.
Sementara, Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Yulizen Yunan, menilai pemberhentian Indra Muchlis Adnan adalah kebijakan yang kurang bijak.
‘’Terlihat kurang bijaksananya para ketua-ketua yang ada. Cobalah berpikiran yang jernih dengan musyawarah bersama terhadap persoalan yang terjadi,’’ ungkap Yulizen, saat di konfirmasi Riau Pos di Tembilahan, kemarin.
Yulizen mengatakan, kalau pendapat partai merupakan wewenang ketua, namun pihakya menginginkan, hal ini dikembalikan kepada anggaran dasar agar dapat dirumuskan apa yang terjadi.
‘’Kita ingin ini dikembalikan kepada anggaran dasar, agar dapat dirumuskan apa yang terjadi. Wajar tuntutan, karena Indra tidak tersandung hukum. Itu pembelaan,’’ ujar Yulizen.
Ia menyebutkan, yang lebih ironisnya, sementara sampai saat ini Indra sedang bertugas mengikuti Lemhanas di Jakarta dan unsur-unsur untuk pemberhentian seperti meninggal dunia dan melanggar hukum tidak terdapat sama sekali. ‘’Kalau begini, terlihat adanya kepentingan,’’ paparnya.
Pada dasarnya, untuk calon Gubernur Riau, siapa saja tentu boleh. Namun ia mengimbau haruslah legowo.
‘’Kalau memang pendapat partai ini merupakan wewenang ketua, apa yang disebut dengan adanya keributan dalam Musdalub kemarin, kenapa kami sama sekali tidak mengetahuinya? Artinya, tidak jelas. Sebab yang ada dalam persatuan ini Inhil tidak masuk dan sampai saat ini Inhil tidak tahu sama sekali,’’ tutur Yulizen.
Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu Suparman SSos menyampaikan, hingga saat ini belum ada keinginannya untuk maju mencalonkan diri sebagai Ketua DPD I Golkar Provinsi Riau, meski sempat timbul isu bahwa ia berkeinginan untuk maju.
‘’Saya belum layak menjadi ketua, karena masih banyak yang senior. Saya juga belum ada keinginan. Yang layak tentu senior kita, dan itu masih banyak di Riau ini,’’ kata Suparman kepada Riau Pos, Ahad (15/10).
Suparman menyampaikan, untuk menentukan atau memilih Ketua DPD I Golkar Provinsi Riau, pihaknya berencana akan melaksanakan musyawarah dan mufakat. Namun sejauh ini, rencana musyawarah mufakat itu belum ditentukan waktunya.
‘’Hingga saat ini, DPD II Golkar masih tetap kompak dan solid. Kita berharap hingga dilaksanakan Musdalub, tidak terjadi perpecahan. Yang jelas, bagaimana supaya Golkar Riau lebih besar,’’ ujar Suparman.
Suparman mengakui, mekaniskme partai sudah dilalui dan saat ini baru pada tahapan konsolidasi memantapkan barisan supaya jangan terkesan pecah-belah saat Musdalub.
Ketika ditanya mengenai kader seperti Herman Abdullah dan Anas Maamun, ia mengaku keduanya adalah senior dan layak.
‘’Sesuai aturan partai, untuk menjadi ketua, minimalnya yang bersangkutan telah menjadi pengurus partai selama 5 tahun berturut dan tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil,’’ jelasnya.
Ditanya mengenai kandidat Ketua DPD I Golkar Riau, Suparman mengaku sampai hari ini belum ada yang muncul. ‘’Kita akan tunjuk dan pilih. Yang jelas, kita mengedepankan azas musyawarah dan mufakat,’’ kata Suparman.(yud/aal/*1/har/fat)
Bantah Peras BUMN, Idris Laena Siap Dipanggil BK
"Sehubungan dengan pemberitaan di media tentang pemerasan BUMN oleh Anggota DPR yang menyebutkan salah satunya nama saya yang dituduh memeras PT Garam dan PT PAL yang bersumber dari laporan Bapak Dahlan Iskan, kepada Badan Kehormatan. Maka saya menyatakan atas tuduhan tersebut, saya menyatakan dengan tegas tidak benar sama sekali," kata Idris dalam keterangan persnya, Kamis (8/11).
Meski demikian Idris mengaku mengapresiasi langkah Dahlan Iskan untuk membersihkan BUMN. Hanya saja Idris kecewa dengan Dahlan yang menuduhnya -sesuai yang terungkap dari Badan Kehormatan- hanya berdasarkan informasi sepihak yang menyebabkan tercemarnya nama baik dirinya dan keluarga.
"Secara psikologis akan merusak perkembangan jiwa anak-anak saya. Namun sejauh ini saya masih berkeyakinan bahwa Bapak Dahlan Iskan tidak bermaksud untuk mendzolimi saya," kata Idris.
Dia pun siap untuk memberikan keterangan di BK DPR. "Karena Pak Dahlan Iskan menyampaikan laporan kepada Badan Kehormatan DPR-RI, maka saya merasa terpanggil dan punya kewajiban moril untuk segera menyampaikan keterangan secara lengkap kepada Badan Kehormatan DPR-RI," ungkap politisi asal Riau itu.(boy/jpnn)
Pemilu 2014, Aburizal Ingin Menang 100 Persen
Hal ini dikatakan Ical usai pertemuan dengan para petinggi Golkar Riau dan para kader Golkar Riau di aula Restoran Pondok Melayu Jalan Sudirman ujung dekat Bandara SSK II Simpangtiga Pekanbaru, Jumat petang tadi (9/11).
Dalam arahan singkatnya, Ical mengajak semua kader Golkar untuk memenangkan Pemilu
Legislatif nanti, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, ataupun pusat. Untuk itu katanya
semua kader Golkar harus dekat dengan rakyat agar rakyat bisa bersimpati pada kader Golkar.
Dalam ketentuan yang akan datang kader tak mesti lagi dekat-dekat dengan Ketua DPD Golkar supaya mendapat urut satu, karena yang menentukan bukan itu lagi. Jadi kader harus dekat dengan rakyat dan jadi pilihan atau favorit rakyat.
Ratusan kader Golkar Riau petang tadi mulai pukul 15.00 WIB sudah ramai menunggu Ical di restoran Pondok Melayu dekat gerbang lama pintu keluar Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Baru sekitar pukul 16.30 WIB Ical datang ke pondok itu dan bersilaturahim dengan kader Golkar yang ada di Riau. Ratusan kader Golkar mengelu-elukan Ical.
Dalam arahannya, Ical menyampaikan bahwa dia dipastikan maju jadi calon Presiden dari Partai Golkar pada Pemilu 2014 nanti dan minta dukungan seluruh kader Golkar dan rakyat Indonesia.
Sebelumnya Ical bersama Gubernur Riau Rusli Zainal, Bupati Rokan Hilir Annas Maamun
berputar-putar naik helikopter dan turun di landasan bandara SSK II Pekanbaru dekat VIP Room Lancang Kuning Pekanbaru. Setelah ketemu kader, Ical berangkat kembali ke Jakarta dengan pesawat Garuda.
Tak tahu apa yang ditinjau mereka naik helikopter khusus itu. Wartawan petang tadi ingin juga bertanya kepada Ical soal adanya isu yang beredar apakah benar Ical akan mendapatkan pengelolaan ladang minyak Blok Siak di Bangko Kabupaten Rokan Hilir dari Bupati Annas Maamun yang berkapasitas 3.000 barrel per hari kompensasi dari Annas diangkat jadi Ketua DPD Golkar Riau? Namun Ical cepat-cepat saja masuk ke dalam mobil sedannya dan beralalu begitu saja sehingga wartawan tak mendapatkan kesempatan wawancara yang lebih banyak dan dia langsung pergi ke VIP Room Lancang Kuning Bandara SSK II Pekanbaru dan segera naik pesawat Garuda dan berangkat ke Jakarta.(azf).
DPP Golkar Belum Lulus Verifikasi
kali ini ailinkboiys.blogspot.com ada artikel bertita DPP Golkar Belum Lulus Verifikasi..JAKARTA (RP) - Hasil sementara verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum terhadap kepengurusan 16 Parpol di tingkat pusat telah diumumkan. 13 Parpol calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi persyaratan verifikasi faktual. Namun, tiga Parpol lain yakni Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang dinyatakan belum memenuhi syarat oleh KPU.
‘’Aspek yang belum terpenuhi kepengurusan perempuan atau kepengurusan inti partai. Masing-masing Parpol berbeda,’’ ujar Ferry Kurnia Rizkiyansyah, komisioner KPU di Jakarta, Sabtu (10/11).
Pengumuman hasil verifikasi faktual tingkat pusat disampaikan KPU secara resmi di kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jumat malam (9/11) pukul 23.00 WIB. Ferry mengatakan bagi Parpol yang belum memenuhi syarat masih dapat melengkapinya pada masa perbaikan.
‘’Masa perbaikan diberikan selama tujuh hari dari 11 sampai 17 November 2012,’’ ujarnya. Hal itu merujuk Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.
Ferry menyatakan, ada tiga aspek yang menjadi objek verifikasi faktual KPU ke sejumlah Parpol yang lulus verifikasi administrasi. Kepengurusan inti yakni keberadaan ketua umum, sekretaris dan bendahara jadi objek verifikasi pertama. Selanjutnya adalah surat keterangan domisili kantor sekretariat Parpol dan memeriksa keterwakilan minimal 30 persen perempuan.
Dalam tiga aspek itu, Golkar dan PBB belum memenuhi syarat minimal persentase pengurus perempuan. Golkar hanya mampu menghadirkan 18 persen pengurusnya, sementara PBB baru 12 persen. Untuk kasus PKS, aspek kepengurusan perempuan mencapai 61 persen, namun kepengurusan intinya masih kurang. ‘’Ketua umum dan Sekjen tidak berada di tempat saat diverifikasi,’’ katanya.
Ferry menambahkan, hasil verifikasi perbaikan itu nantinya akan kembali diverifikasi faktual oleh KPU. Masa verifikasi faktual hasil perbaikan akan digelar pada 18-24 November.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Nurul Arifin menyatakan, pada prinsipnya Golkar sudah memenuhi keterwakilan kepengurusan 30 persen perempuan. Namun, memang ada sedikit kendala saat komisioner KPU hadir ke kantor DPP Golkar untuk melakukan verifikasi faktual. ‘’Cuma absen waktu verifikasi, rata-rata izin,’’ ujar Nurul.
Menurut Nurul, dia optimis minggu depan kepengurusan DPP Golkar akan jelas secara faktual. Sejumlah pengurus perempuan yang absen disebabkan masih naik haji, keluar kota, keluar negeri akan datang pada minggu depan. ‘’Kami tahu tahapannya, jadi tidak panik,’’ tuturnya.(bay/jpnn)
semoga berita ini bisa bermanfaat .......................
di baca juga ya artikel lain.........wkwkw
